Maroko Masa Protektorat Perancis
Ketidakberdayaan Maroko menghadapi kemajuan
Eropa, apalagi semenjak ekspansi Perancis ke Afrika Barat yang memasukkan
produk Sudan dan Sahara ke beberapa pelabuhan Atlantik pada akhir abad ke-19M,
membuat Maroko semakin kehilangan pasar di Eropa. Melihat semakin merosotnya
kekuatan ekonomi dan kekuasaan negara akibat banyaknya daerah yang jatuh
ketangan Eropa , di samping beberapa daerah mendirikan kekuasaan sendiri
membuat Sultan Hasan (1873M – 1895M) memperbaharui angkatan bersenjata. Namun
usaha tersebut mendapat tantangan dari sebagian besar elit agama dan elit
politik, karena pembaharuan terhadap angkatan bersenjata melalui beberapa
instruktur dan perlengkapan persenjataan di datangkan dari Eropa. Di samping
itu Sultan juga memprakarsai peningkatan infrastruktur ekonomi negara dengan
membangun jembatan, lintasan kereta api serta membuka lahan perkebunan tebu dan
kapas. Akan tetapi semua usaha ini hanya membawa hasil yang minim dan semua
pembaharuan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap tradisi dan hukum Maroko.
Di sisi lain Eropa semakin gencar melakukan penjarahan terhadap Maroko di samping para ulama juga menentang “kolaborasi” Sultan dengan Perancis yang telah berkuasa semenjak tahun 1899M. Akibat pertentangan dan kegagalan pembaharuan mengantarkan Maroko kehilangan independensi yang dibuktikan dengan lahirnya Protektorat Perancis pada tahun 1912M.
1. Situasi Sosial Politik Maroko Masa Protektorat Perancis
Munculnya protektorat Perncis atas Maroko adalah berdasarkan perjanjian Fez yang ditandatangani oleh pemerintah Perancis dan Sultan Maroko (Maulay Abdul Hafiz) pada tahun 19212M. Isi perjanjian tersebut adalah tentang pengizinan pemerintah Perancis bertindak atas nama Maroko oleh Sultan, dengan artian apa pun yang dilakukan oleh Perancis adalah perbuatan Sultan. Akibatnya suku-suku berada di bawah kekuasan Perancis dan mereka diintimidasi secara militer, lahan pertanian dicaplok serta diancam akan dibuat kelaparan di samping dipaksa untuk membayar pajak.
Setelah itu pemerintah Perancis membangun pos-pos militer dan mengangkat seorang petugas untuk mengumpulkan pajak serta mengorganisir pasar. Selanjutnya mereka membangun sejumlah jalan , rumah sakit dan sekolah-sekolah. Untuk mewujudkan semua itu para petugas tidak terlibat langsung, tetapi mereka mengerahkan para qa’id yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas memberi izin bersenjata, menyelesaikan persengketaan dan menertibkan harga.
Kekuasaan Perancis atas Maroko tidak hanya terbatas terhadap para elit negara tetapi mereka juga menguasai para elit agama (Muslim). Menyikapi kebijakan Perancis ini banyak pemimpin gerakan sufi yang menerima otoritas Perancis dan juga membantu mereka dalam menundukkan wilayah-wilayah kesukuan di samping menjaga perdamaian antara penduduk desa. Akibatnya prestise politik sufi hilang karena fungsi politik mereka menurun dan posisi mereka digantikan oleh para birokrat Pemerintah.
Sementara terhadap orang Barbar, Perancis memandang mereka adalah kelompok non-Arab yang dapatb dipisahkan dari penduduk Maroko secara umum dan bersekutu dengan Perancis. Mereka dijauhkan dari pengaruh Arab dan Islam yang berakibat terbentuknya dua kelompok masyarakat yang menempati wilayah berbeda. Orang-orang Arab tinggal di perkotaan dan orang Barbar tinggal di pegunungan.
Dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah Perancis tersebut memisahkan orang Arab dengan orang Barbar, dapat dibayangkan bahwa perpecahan dalam masyarakat akan tumbuh dengan subur, sehingga untuk melawan penjajah yang sedang merajalela di tanah air susah untuk diwujudkan. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda selama berkuasa di Indonesia khususnya di Minangkabau. Mereka mendekati kaum adat yang waktu itu sedang sengit bertentangan dengan kaum agama (Islam). Akibatnya dengan mudah Belanda memasukkan firus Baratnya kepada kaum adat dan menusuk Islam. Namun semua itu dapat terelakkan akan kemunculan kesadaran kaum adat terhadap politik Belanda yang sedang memecah belah masyarakat Minangkabau.
Hal penting yang sangat perlu dipetik dari kenyataan sejarah di Maroko dan Indonesia adalah bahwa penjajahan Barat yang seolah-olah menolong masyarakat (Islam) yang sedang dilanda krisis dan keterpurukan ekonomi jangan mudah dipercaya. Apalagi sampai memberikan wewenang/bertindak atas nama bangsa (umat Islam), karena mereka adalah benar-benar bangsa yang cerdas untuk memasukkan misi mereka kepada umat Islam.
Di sisi lain Eropa semakin gencar melakukan penjarahan terhadap Maroko di samping para ulama juga menentang “kolaborasi” Sultan dengan Perancis yang telah berkuasa semenjak tahun 1899M. Akibat pertentangan dan kegagalan pembaharuan mengantarkan Maroko kehilangan independensi yang dibuktikan dengan lahirnya Protektorat Perancis pada tahun 1912M.
1. Situasi Sosial Politik Maroko Masa Protektorat Perancis
Munculnya protektorat Perncis atas Maroko adalah berdasarkan perjanjian Fez yang ditandatangani oleh pemerintah Perancis dan Sultan Maroko (Maulay Abdul Hafiz) pada tahun 19212M. Isi perjanjian tersebut adalah tentang pengizinan pemerintah Perancis bertindak atas nama Maroko oleh Sultan, dengan artian apa pun yang dilakukan oleh Perancis adalah perbuatan Sultan. Akibatnya suku-suku berada di bawah kekuasan Perancis dan mereka diintimidasi secara militer, lahan pertanian dicaplok serta diancam akan dibuat kelaparan di samping dipaksa untuk membayar pajak.
Setelah itu pemerintah Perancis membangun pos-pos militer dan mengangkat seorang petugas untuk mengumpulkan pajak serta mengorganisir pasar. Selanjutnya mereka membangun sejumlah jalan , rumah sakit dan sekolah-sekolah. Untuk mewujudkan semua itu para petugas tidak terlibat langsung, tetapi mereka mengerahkan para qa’id yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas memberi izin bersenjata, menyelesaikan persengketaan dan menertibkan harga.
Kekuasaan Perancis atas Maroko tidak hanya terbatas terhadap para elit negara tetapi mereka juga menguasai para elit agama (Muslim). Menyikapi kebijakan Perancis ini banyak pemimpin gerakan sufi yang menerima otoritas Perancis dan juga membantu mereka dalam menundukkan wilayah-wilayah kesukuan di samping menjaga perdamaian antara penduduk desa. Akibatnya prestise politik sufi hilang karena fungsi politik mereka menurun dan posisi mereka digantikan oleh para birokrat Pemerintah.
Sementara terhadap orang Barbar, Perancis memandang mereka adalah kelompok non-Arab yang dapatb dipisahkan dari penduduk Maroko secara umum dan bersekutu dengan Perancis. Mereka dijauhkan dari pengaruh Arab dan Islam yang berakibat terbentuknya dua kelompok masyarakat yang menempati wilayah berbeda. Orang-orang Arab tinggal di perkotaan dan orang Barbar tinggal di pegunungan.
Dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah Perancis tersebut memisahkan orang Arab dengan orang Barbar, dapat dibayangkan bahwa perpecahan dalam masyarakat akan tumbuh dengan subur, sehingga untuk melawan penjajah yang sedang merajalela di tanah air susah untuk diwujudkan. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda selama berkuasa di Indonesia khususnya di Minangkabau. Mereka mendekati kaum adat yang waktu itu sedang sengit bertentangan dengan kaum agama (Islam). Akibatnya dengan mudah Belanda memasukkan firus Baratnya kepada kaum adat dan menusuk Islam. Namun semua itu dapat terelakkan akan kemunculan kesadaran kaum adat terhadap politik Belanda yang sedang memecah belah masyarakat Minangkabau.
Hal penting yang sangat perlu dipetik dari kenyataan sejarah di Maroko dan Indonesia adalah bahwa penjajahan Barat yang seolah-olah menolong masyarakat (Islam) yang sedang dilanda krisis dan keterpurukan ekonomi jangan mudah dipercaya. Apalagi sampai memberikan wewenang/bertindak atas nama bangsa (umat Islam), karena mereka adalah benar-benar bangsa yang cerdas untuk memasukkan misi mereka kepada umat Islam.
Maroko Setelah
Kemerdekaan
Gerakan kemerdekaan Maroko sangat berbeda dengan gerakan kemerdekaan Tunisia dan Aljazair, jika di Aljazair perlawanan merupakan perjuangan kalangan elite, maka di Maroko Sultan adalah tokoh histories negara ini. Sultan menjadi pimpinan utama gerakan oposisi dan menjadi bentuk penumbuhan bagi identitas nasional Maroko. Kemerdekaan yang diperoleh mengantarkan Sultan kembali menjadi figur politik yang dominan, kemudian Sultan memperkokoh otoritas ulama dalam mengecam beberapa perbuatan para sufi yang berkolaborasi dengan pihak Perancis. Namun ketika Hasan putra Muhammad V menjadi Sultan tahun 1961M, persoalan yang dihadapi Maroko adalah tuntutan liberalisasi politik yang dilancarkan oleh rakyat Maroko.
Secara formal kekuatan politik yang ada di Maroko ketika itu ada tiga, yaitu Front Pembela Institusi-Institusi Konstitusional (FEIC) yang merupakan partai pemerintah, partai Istiqlal dan Persatuan Kekuatan Rakyat Nasional (Union Nationale des Forces Populaires) yang berfungsi sebagai kekuatan oposisi nagara. Akan tetapi suatu yang disayangkan ternyata Sultan Hasan memandang kekuatan oposisi bukan sebagai kekuatan politik yang diperlukan dalam mekanisme control politik yang sehat, tetapi adalah sebagai kekuatan yang mengancam kekuasaan raja dan kemutlakan kekuasaannya. Untuk menghalangi lajunya politik yang terlalu liberal, Sultan Hasan menggunakan teror pada tahap tertentu terhadap para pemimpin politik karena Hasan mengakui politik di Maroko adalah “one-man show” (satu pemimpin kekuatan).
Kebijakan Hasan yang tidak memperhatikan kepentingan Negara membawa lahirnya beberapa gerakan fundamentalis yang membuat situasi di Maroko tidak nyaman. Sepanjang tahun 1970-an banyak muncul gerakan fundamentalis yang melakukan penentangan terhadap Sultan. Gerakan yang paling adalah gerakan yang diusung oleh Abdul al-Salam Yasin yang berkelanjutan sampai tahun 1992M.
Gerakan ini bermula dari sebuah tarekat sufi Butsyisyiyah, tetapi pada tahun 1971M Yasin meninggalkan tarekat ini karena ia ingin merubah menjadi sebuah gerakan politik. Rencana yang dilancarkan tersebut tidak berhasil, tetapi dikarenakan Yasin seorang yang suka membaca, diwaktu dia membaca beberapa tulisan/karya orang lain memberikan gambaran kepadanya bahwa gerakan yang dia lakukan adalah suatu hal yang benar dan patut untuk diperjuangkan. Pada tahun 1974M Yasin mengubah gerakannya dengan cara menulis surat kepada Sultan Hasan II, dengann judul “Al-Islam au al-Thufan : Risalah Maftuhah ila Malik al-Maghrib” (Islam, atau banjir : Surat terbuka kepada raja Maroko).
Isi pokok surat tersebut adalah bahwa persoalan yang dihadapi oleh Muslim adalah karena mereka sudah menyimpang dari Islam. Namun jika mereka kembali kepada Hukum Allah dan berhenti meniru Barat, penindasan orang miskin oleh orang kaya akan terhapus. Khalifah akan menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat dan bukan seorang raja yang hidup bermalas-malasan di istananya, semua yang buruk akan berganti dengan yang baik. Memang kalau dibaca sejarah Maroko klasik bahwa pergerakan sufi selalu berujung dengan gerakan politik dan melahirkan sebuah dinasti, seperti dinasti Murabitun dan Muwahidun yang berawal dari gerakan keagamaan.
Kehadiran surat tersebut membuat raja Hasan tersinggung, akibatnya setelah dikompromikannya dengan Abdullah Gannun (Ketua Persatuan Ulama Maroko) diputuskan supaya Yasin di masukkan ke rumah sakit jiwa, alasannya karena tidak orang yang berani menulis surat seperti itu kecuali orang yang sakit jiwa. Akhirnya Yasin menghabiskan waktunya di rumah sakit tersebut selama tiga setengah tahun (1974M-1977M). Setelah bebas Yasin melanjutkan perjuangannya dengan jalan baru yaitu dengan menerbitkan surat kabar ke-Islaman yang berjudul al-Jamaaah pada tahun 1979M. Namun setelah majalah tersebut diterbitkan untuk kesekian kalinya, pada tahun 1983M edisi ke sebelas dilarang terbit di samping Yasin juga dilarang berkhutbah di masjid-masjid yang diikuti dengan tahanan rumah.
Adapun sekarang gerakan yang dipelopori oleh Yasin ini dikenal dengan al-Adl- wa al-Ihsan (keadilan dan kebajikan) yang kembali mengingatkan rakyat Maroko kepada tarekat-tarekat sufi sebelumnya. Enam bulan setelah Yasin dikenai tahanan rumah, enam orang dari pemimpin keadilan dan kebijakan ditangkap dan hal itu telah menyebabkan terjadinya demonstrasi pada bulan Mei 1990M. Demonstrasi yang diikuti sekitar 2000 orang membuat kota Rabbat lumpuh kurang lebih selama tiga jam setelah dievakuasi ternyata peserta demonstrasi tersebut sebagian besar adalah mahasiswa.
Pada sisi lain semenjak memperoleh kemerdekaan, kesulitan melanda Maroko lantaran modal mereka turut terlepas karena pada masa Protektorat Perancis Sultan menjalin kerjasama dengan pihak Eropa. Kemudian program pembangunan tahun 1960-an gagal total yang disebabkan oleh tidak adanya usaha reformasi dalam kepemilikan tanah.
Gerakan kemerdekaan Maroko sangat berbeda dengan gerakan kemerdekaan Tunisia dan Aljazair, jika di Aljazair perlawanan merupakan perjuangan kalangan elite, maka di Maroko Sultan adalah tokoh histories negara ini. Sultan menjadi pimpinan utama gerakan oposisi dan menjadi bentuk penumbuhan bagi identitas nasional Maroko. Kemerdekaan yang diperoleh mengantarkan Sultan kembali menjadi figur politik yang dominan, kemudian Sultan memperkokoh otoritas ulama dalam mengecam beberapa perbuatan para sufi yang berkolaborasi dengan pihak Perancis. Namun ketika Hasan putra Muhammad V menjadi Sultan tahun 1961M, persoalan yang dihadapi Maroko adalah tuntutan liberalisasi politik yang dilancarkan oleh rakyat Maroko.
Secara formal kekuatan politik yang ada di Maroko ketika itu ada tiga, yaitu Front Pembela Institusi-Institusi Konstitusional (FEIC) yang merupakan partai pemerintah, partai Istiqlal dan Persatuan Kekuatan Rakyat Nasional (Union Nationale des Forces Populaires) yang berfungsi sebagai kekuatan oposisi nagara. Akan tetapi suatu yang disayangkan ternyata Sultan Hasan memandang kekuatan oposisi bukan sebagai kekuatan politik yang diperlukan dalam mekanisme control politik yang sehat, tetapi adalah sebagai kekuatan yang mengancam kekuasaan raja dan kemutlakan kekuasaannya. Untuk menghalangi lajunya politik yang terlalu liberal, Sultan Hasan menggunakan teror pada tahap tertentu terhadap para pemimpin politik karena Hasan mengakui politik di Maroko adalah “one-man show” (satu pemimpin kekuatan).
Kebijakan Hasan yang tidak memperhatikan kepentingan Negara membawa lahirnya beberapa gerakan fundamentalis yang membuat situasi di Maroko tidak nyaman. Sepanjang tahun 1970-an banyak muncul gerakan fundamentalis yang melakukan penentangan terhadap Sultan. Gerakan yang paling adalah gerakan yang diusung oleh Abdul al-Salam Yasin yang berkelanjutan sampai tahun 1992M.
Gerakan ini bermula dari sebuah tarekat sufi Butsyisyiyah, tetapi pada tahun 1971M Yasin meninggalkan tarekat ini karena ia ingin merubah menjadi sebuah gerakan politik. Rencana yang dilancarkan tersebut tidak berhasil, tetapi dikarenakan Yasin seorang yang suka membaca, diwaktu dia membaca beberapa tulisan/karya orang lain memberikan gambaran kepadanya bahwa gerakan yang dia lakukan adalah suatu hal yang benar dan patut untuk diperjuangkan. Pada tahun 1974M Yasin mengubah gerakannya dengan cara menulis surat kepada Sultan Hasan II, dengann judul “Al-Islam au al-Thufan : Risalah Maftuhah ila Malik al-Maghrib” (Islam, atau banjir : Surat terbuka kepada raja Maroko).
Isi pokok surat tersebut adalah bahwa persoalan yang dihadapi oleh Muslim adalah karena mereka sudah menyimpang dari Islam. Namun jika mereka kembali kepada Hukum Allah dan berhenti meniru Barat, penindasan orang miskin oleh orang kaya akan terhapus. Khalifah akan menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat dan bukan seorang raja yang hidup bermalas-malasan di istananya, semua yang buruk akan berganti dengan yang baik. Memang kalau dibaca sejarah Maroko klasik bahwa pergerakan sufi selalu berujung dengan gerakan politik dan melahirkan sebuah dinasti, seperti dinasti Murabitun dan Muwahidun yang berawal dari gerakan keagamaan.
Kehadiran surat tersebut membuat raja Hasan tersinggung, akibatnya setelah dikompromikannya dengan Abdullah Gannun (Ketua Persatuan Ulama Maroko) diputuskan supaya Yasin di masukkan ke rumah sakit jiwa, alasannya karena tidak orang yang berani menulis surat seperti itu kecuali orang yang sakit jiwa. Akhirnya Yasin menghabiskan waktunya di rumah sakit tersebut selama tiga setengah tahun (1974M-1977M). Setelah bebas Yasin melanjutkan perjuangannya dengan jalan baru yaitu dengan menerbitkan surat kabar ke-Islaman yang berjudul al-Jamaaah pada tahun 1979M. Namun setelah majalah tersebut diterbitkan untuk kesekian kalinya, pada tahun 1983M edisi ke sebelas dilarang terbit di samping Yasin juga dilarang berkhutbah di masjid-masjid yang diikuti dengan tahanan rumah.
Adapun sekarang gerakan yang dipelopori oleh Yasin ini dikenal dengan al-Adl- wa al-Ihsan (keadilan dan kebajikan) yang kembali mengingatkan rakyat Maroko kepada tarekat-tarekat sufi sebelumnya. Enam bulan setelah Yasin dikenai tahanan rumah, enam orang dari pemimpin keadilan dan kebijakan ditangkap dan hal itu telah menyebabkan terjadinya demonstrasi pada bulan Mei 1990M. Demonstrasi yang diikuti sekitar 2000 orang membuat kota Rabbat lumpuh kurang lebih selama tiga jam setelah dievakuasi ternyata peserta demonstrasi tersebut sebagian besar adalah mahasiswa.
Pada sisi lain semenjak memperoleh kemerdekaan, kesulitan melanda Maroko lantaran modal mereka turut terlepas karena pada masa Protektorat Perancis Sultan menjalin kerjasama dengan pihak Eropa. Kemudian program pembangunan tahun 1960-an gagal total yang disebabkan oleh tidak adanya usaha reformasi dalam kepemilikan tanah.
Komentar
Posting Komentar